Karanganyar (chenghoo.co) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) kembali menyelenggarakan Lokakarya Media Periode II SKK Migas – KKKS Jabanusa dengan tema “Peran Program Pengembangan Masyarakat dalam Kegiatan Industri Hulu Migas untuk Ketahanan Energi”. Kegiatan ini diadakan di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Rabu (5/7).
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan KKKS Jabanusa dan sekitar 43 perwakilan media dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi, membuka lokakarya tersebut. Dalam sambutannya, Nurwahidi mengungkapkan bahwa tidak hanya program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang memiliki peran penting dalam industri migas untuk mencapai ketahanan energi, tetapi peran media juga sangat signifikan dalam memberikan liputan terkait industri hulu migas serta memberikan masukan yang berharga.
Lokakarya ini merupakan kesempatan bagi SKK Migas dan KKKS untuk mendapatkan masukan dan memberikan informasi terbaru mengenai industri ini kepada para awak media. Nurwahidi menjelaskan, “Produksi gas sejak 2023 mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2022, kita hanya dapat mengalirkan gas sekitar 450 MMSCFD. Namun, pada tahun 2023, produksi akan meningkat sebesar 360 MMSCFD. Tantangan terbesar adalah penyerapan gas tersebut oleh industri-industri. Hingga saat ini, gas tersebut telah terserap oleh PLN, PKG, dan PGN, tetapi diharapkan agar industri lain di Jatim dan Jateng juga menggunakan gas karena masih banyak yang menggunakan batubara.”
Dalam industri hulu migas, SKK Migas dan KKKS membutuhkan dukungan dari media dalam bentuk masukan dan liputan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nurwahidi menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media atas kontribusi mereka dalam memberikan liputan tentang industri hulu migas. Ia juga menekankan bahwa SKK Migas terbuka terhadap masukan dan koreksi dari media.
Selama lokakarya, Joko Susanto, seorang pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, memberikan materi tentang “Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Arti Pentingnya dalam Tata Kelola Usaha Hulu Migas di Indonesia”. Selain menjelaskan tentang PPM, Joko juga mengulas tentang regulasi dan tata kelola industri migas.
“Program PPM merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. PPM juga merupakan bagian dari rencana dan tindak lanjut dari rencana AMDAL. Program ini melibatkan supervisi dan otorisasi dari perwakilan negara, dalam hal ini SKK Migas. PPM juga membutuhkan mitigasi sosial yang jelas dan mendukung kelancaran operasi,” ungkap Joko.
Joko juga mengusulkan agar SKK Migas dan KKKS Jabanusa memiliki peta penerima manfaat dari program PPM. Dengan memiliki peta ini, mereka dapat mengetahui wilayah mana yang belum mendapatkan program PPM sehingga kesejahteraan masyarakat yang terdampak dari operasi perusahaan migas dapat ditingkatkan.
Dalam menjalankan program PPM, SKK Migas dan KKKS Jabanusa perlu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten terkait agar program tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan secara sinergis, tambah Joko.
Joko juga menekankan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Oleh karena itu, ia berharap agar media tidak terdistorsi oleh hal-hal yang dapat merusak tatanan demokrasi. Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua rekan media untuk saling membantu dalam memberikan berita yang akurat sehingga masyarakat dapat memahami dengan lebih baik. Dengan demikian, kesalahpahaman dapat dihindari.
Kegiatan Lokakarya Media Periode II ini diakhiri dengan kunjungan ke Rumah Atsiri, di mana para peserta mendapatkan edukasi mengenai sejarah Rumah Atsiri dan proses produksi minyak atsiri. (*)